GURITA PARA ANGGOTA DPR : SISTEM MULTI PARTAI YANG MENCENGKERAM

Author By : Azhar Kahfi

(Ketua Umum HMI Cabang Surabaya periode 2010-2011)

His Link On : http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1737928318

 

Bangsa Indonesia yang secara konstitusional berasaskan sistem presidensiil tersandera oleh adanya sistem multipartai. Di berbagai negara yang ada di dunia ini, tak ada satupun yang memakai sistem presidensiil namun juga memakai sistem multipartai. Hal ini dirasakan oleh negara kita yang akhirnya mengakibatkan kekacauan sistem yang ada di Indonesia.

Akibatnya presiden yang seharusnya memiliki hak preogratif dalam pengambilan kebijakan tersandera oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Sebagai contoh ketika melakukan reshuflle kabinet beberapa waktu yang lalu. Meskipun presiden memiliki hak preogratif untuk menentukan siapa menterinya akan tetapi presiden cenderung sangat hati-hati, takut terjadi gelombang arus besar konflik politik yang menguncang stabilitas politik nasional.

Selain dampak pada presiden yang terbelenggu kepentingan parpol. Sistem multipartai juga menyebabkan produk hukum (UU, red) menjadi produk politik. DPR yang merupakan representasi dari rakyat berubah menjadi representasi parpol. Perang kepentingan terjadi. Namun dibalik itu, para anggota DPR yang berasal dari banyak partai saling berkompromi untuk mengesahkan Undang-undang.

Dalam hal Ini mengutip ulasannya Zainuddin Maliki (Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya) dalam karyanya berjudul politisi busuk : suatu saat mereka bertengkar untuk kepentingannya sendiri. Namun di sisi lain, ketika mengesahkan UU mereka justru bermesraan guna kepentingan semua anggota DPR maupun asing.

Padahal Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan pedoman dalam merumuskan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Akan tetapi, dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR yang salah satu fungsinya sebagai legislasi justru terjadi pembelokan atau pengkhianatan terhadap undang-undang dasar. Sebagai contoh, dalam UUD nomer 33 ayat 3 Disebutkan bahwa  ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  Namun dalam UU No 22 tahun 2001 tentang migas, peran pemerintah justru dikurangi dan mendorong keterlibatan pihak swasta. Undang-undang ini juga memberikan peluang terhadap keterlibatan pihak asing untuk mengkeruk kekayaan alam bangsa Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh anggota DPR hingga mengesahkan undang-undang yang demikian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.  Jika memang para anggota DPR merupakan wakil rakyat mengapa memproduksi UU yang demikian? Mengapa pula tidak melakukan semacam renegosiasi ulang terhadap UU tersebut atau mengajukan kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali?!

Kita lebih banyak dipertontonkan adegan-adegan politik. Namun, kita jarang dipertontonkan adegan-adegan politisi yang bermesraan melakukan legislasi terhadap UU yang memihak pada kepentingan para pengusaha dan komunitas para anggota DPR. Jelas dalam hal ini, kita harus bersikap kritis. Ketokan palu dari ketua DPR menentukan nasib jutaan rakyat bangsa Indonesia.

Pertanyaan kemudian agar presiden tidak terbelenggu kepentingan parpol dan produk UU yang dihasilkan bukan produk politik yang memihak kepentingan kalangan tertentu atau asing, Apakah perlu untuk melakukan penyederhanaan partai politik?

Amerika menggunakan sistem presidensiil. Sedangkan Inggris menggunakan sistem parlementer.  Sistem presidensiil yang ada di Amerika ditopang oleh 2 parpol yakni partai demokrat dan partai republik. Aspirasi dari rakyat tersalurkan melalui dua partai ini. Hubungan  konstituen dengan partai sangat erat karena dibingkai dengan ideologi yang jelas.

Berbeda halnya dengan di Indonesia. Hubungan parpol dengan konstituen sangat rapuh karena dibingkai dengan kepentingan. Selain itu kerapuhan tersebut juga dilatarbelakangi oleh parpol yang jumlahnya sangat banyak tersebut tidak memiliki ideologi yang jelas.

Upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik telah dilakukan dengan adanya RUU Pemilu yang baru. Yakni adanya kenaikan ambang batas minimum dan memperketat persyaratan parpol lolos verivifaksi untuk mengikuti pemilu.

Jika  kenaikan ambang batas minimum mencapai 5 % sudah tentu penyederhanaan parpol akan berhasil. Akan tetapi, kita akan kembali di ingatkan oleh sejarah kelam di era orde baru. Terdapat tiga parpol waktu itu (Golkar, PPP dan PDI).

Namun, fungsi DPR yang terdiri dari ketiga parpol tersebut justru gagal melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif. Memang terjadi kestabilan politik. Akantetapi, presiden menjelma menjadi firaun baru. Nepotisme juga terjadi dalam bentuk susunan menteri yang terdiri dari keluarga dan sahabat terdekat.

Jika ketika memakai sistem multi partai masalah utamanya berupa kegaduhan politik yang mengintervensi wilayah hukum dan ekonomi maka ketika partai berjumlah sederhana juga terjadi KKN secara menciptakan rezim otoriter serta despotik. Berdasarkan hal ini, memakai sistem multi partai maupun tidak, substantifnya sama. Kepentingan rakyat tetap termarjinalkan. Bukankah reformasi telah berusia 12 tahun, akan tetapi nasib rakyat tetap miskin?

Sejatinya reformasi sistem memang penting. Akan tetapi, sebaik apapun sistem yang ada jika di dalamnya berkembang biak para bandit, sistem tersebut tidak akan berjalan. Celakanya, sistem yang ada di Indonesia yang kacau balau ditambah lagi berkembang biaknya para bandit.  Mengutip bahasanya Ikrar Nusa Bakti, para bandit ini terdiri dari Trio macan : Yakni Politisi, birokrat dan pengusaha. Mereka itulah para parasit yang terus menggerogoti bangsa Indonesia.

Oleh karena itulah jika rakyat ingin  sejahtera di tengah sistem yang kacau balau dan berkembang biaknya para bandit maka salah satu caranya adalah dengan membentuk kekuatan di wiliyah civil society.

Pelajaran berharga dari keberhasilan revolusi yang terjadi di timur tengah tak bisa dilepaskan dengan kekuatan civil society. Catatan historis dari bangsa Indonesia juga demikian. Kekuatan civil society yang bertumpu pada mahasiswa telah menumbangkan rezim orde baru dengan bandit utamanya, Soeharto.

Selain itu upaya untuk menciptakan good governence harus pula dilakukan dengan penyadaran kembali terhadap tugas dari masing-masing lembaga maupun dari Individunya. Semoga!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s