Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Dua Putusan Pengadilan (Res Judicata)* -Yang Saling Berbeda-

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP DUA PUTUSAN PENGADILAN (Res Judicata) YANG SALING BERBEDA* (BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN)

I. Pendahuluan
Eksekusi dilakukan sebagai sebab adanya suatu putusan lembaga peradilan. Eksekusi merupakan upaya paksa yang berdasar putusan pengadilan untuk segera dijalankan dan mengikat para pihak yang berperkara dan perkara tersebut merupakan condemnatoir. Jadi, Putusan peradilan yang seperti apakah yang bisa diajukan upaya eksekusi ? Pasal 195 HIR menyatakan eksekusi merupakan putusan hakim yang harus dijalankan, dan ditujukan kepada pihak yang kalah dalam putusan. Pada prinsipnya suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, namun hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/ inkracht yang dapat diajukan upaya eksekusi. Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap berlakunya suatu prinsip umum tersebut, yang akan diulas dalam rangkaian pembahasan dibawah ini lebih lanjut.
Pembahasan sebagaimana tersebut diatas mungkin tidak begitu pelik dalam mencapai kesimpulan, tata cara proses eksekusi dan keharusan yang harus dilakukan oleh para pihak, namun bagaimana apabila ada 2 putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Hal ini sangat pelik penyelesaiannya karena menyangkut asas kepastian hukum itu sendiri dari adanya suatu eksistensi lembaga peradilan yang berfungsi sebagai lembaga pencari kepastian hukum bagi para pihak yang tersangkut sengketa. Maka, mengenai hak atas suatu objek sengketa, diperuntukkan kepada siapakah yang paling berhak apabila ada 2 putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya ? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, maka perlu adanya suatu pembahasan yang menyeluruh, baik mengenai ketentuan-ketentuan umum eksekusi, sampai upaya hukum/ langkah hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu dan/ atau para pihak.
II. Prinsip-Prinsip Putusan Pengadilan Yang Sah Demi Hukum.
Demi suatu keabsahan putusan pengadilan, undang-undang telah menggariskan sedemikian rupa mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim yang tersangkut dalam suatu perkara dalam memutus suatu perkara. Hal ini disamping sebagai patokan, agar putusan tidak dibuat secara serampangan, juga mengaplikasikan secara holistic tentang peran dan fungsi hakiki lembaga Peradilan itu sendiri, sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Adapun mengenai syarat sah suatu putusan antara lain sebagai berikut, yang apabila tidak terpenuhi salah satu, akan mempunyai akibat hukum, yaitu batalnya demi hukum putusan itu sendiri :
1) Memuat alasan dan dasar putusan (Pasal 5 dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009) . Hal ini berkenaan dengan peran hakim sebagai penentu dan penegak hukum terhadap suatu sengketa/perkara yang terjadi, maka demi menjawab segala tuntutan kebutuhan keadilan dan/ atau kepastian hukum masyarakat, hakim selain sebagai pelaksana/penilai terakhir peraturan perundang-undangan, ia wajib juga untuk memahami segala nilai-nilai dan norma-norma yang hidup ditengah kehidupan masyarakat (hukum tidak tertulis).
2) Mengadili Segala Bagian Tuntutan (Pasal 178 ayat 2 HIR). Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang .
3) Agenda Sidang Pemeriksaan dan Putusan Dinyatakan Terbuka Untuk Umum (Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009). Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umun, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial, menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir, dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum merupakan bagian dari fair trial, dengan tujuan utamanya untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan .
4) Putusan Tidak Mengandung Ultra Petita. Hal demikian ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, bahwa hakim dilarang untuk menjatuhkan vonis melebihi dari apa yang telah dituntut/ diminta di depan persidangan. Tindakan yang demikian merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan melampaui apa yang telah menjadi kewajiban Majelis Hakim. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip Ultra Petitum, sama halnya dengan pelanggaran terhadap prinsip Rule of Law :
a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with law)
b. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority).
III. Jenis-Jenis Putusan.
Dalam Hukum Acara Perdata, mengenal pelbagai macam-macam putusan yang tersebut, antara lain :
1) Keputusan Declaratoir, ialah keputusan yang hanya menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata.
2) Keputusan Constitutief, ialah suatu keputusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru.
3) Keputusan Condemnatoir, ialah keputusan yang menetapkan bagaimana hubungannya suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman terhadap salah satu pihak.
4) Keputusan Preparatoir, ialah keputusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan keputusan terakhir.
5) Keputusan Interlocutoir, ialah keputusan hakim yang mana sebelum dijatuhkan keputusan, diperintahkan mengadakan pemeriksaan dahulu, yang dapat mempengaruhi bunyinya keputusan terakhir.
6) Keputusan Incidentieel, ialah keputusan atas suatu perselisihan, yang tidak begitu berhubungan dengan pokok perkara.
7) Keputusan Provisioneel, ialah keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, keputusan yang demikian itu banyak digunakan didalam pemeriksaan singkat (kortgeding)
8) Keputusan Contradictoir, keputusan didalam perkara dimana tidak saja yang digugat mengadakan perlawanan, melainkan juga jikalau yang digugat itu segera menerima tuntutan penggugat.
9) Keputusan Verstek, keputusan dimana yang digugat, meskipun dipanggil sebagaimana mestinya, tidak dating menghadap atau tidak menyuruh menghadap untuknya, kepada seorang kuasa.
IV. Ketentuan Eksekusi Dalam Suatu Putusan Pengadilan (Putusan Condemnatoir)
1. Pengertian dan Prinsip Eksekusi
Eksekusi merupakan konsekuensi hukum/ suatu perbuatan hukum dari adanya suatu putusan lembaga peradilan, atas suatu sengketa yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 pihak berperkara. Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kata lain selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi . Suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah ditentukan oleh BW dan HIR, Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 1917 BW dan Pasal 195 HIR. Hukum Acara Perdata telah mengatur mengenai ketentuan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah apabila pihak lawan tidak melaksanakan haknya untuk : ……………

(For Further Discussion, you can click this link) : https://docs.google.com/document/d/1MIgPtzYdT5f5qrXkPueByXZ5XHACfGqqJUwpbaSDMI8/edit?hl=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s