Business Judgement Rule bagi Direksi Terkait Penolakan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham

  1. 1.      Prosedure dan Syarat RUPS

Pendirian suatu Perseroan oleh subjek hukum merupakan suatu persekutuan modal yang didasarkan oleh Perjanjian, sebagaimana aturan dalam Buku III BW, Pasal 1320 beserta aturan mengenai UU No. 40 Tahun 2007, dan harus berlaku secara Kumulatif, termasuk di dalamnya adalah Perubahan-perubahan AD/ ART, Perubahan Organ Perseroan, Peningkatan Modal, Kegiatan Usaha, serta Perluasan Investasi, yang hal-hal tersebut diatas dilakukan terlebih dahulu dalam forum RUPS. Berikut adalah Syarat dan Prosedure berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 :

TAHAP PEMANGGILAN ATAU PENYELENGGARAAN RUPS

1)      RUPS diselenggarakan oleh Direksi dan/atau Komisaris (Pasal 79 dan Pasal 79 ayat 6).

2)      RUPS diadakan dalam bentuk :

a)     RUPS Tahunan yang menyangkut pokok-pokok sebagaimana Pasal 66 ayat 2

b)     RUPS Luar Biasa yang menyangkut hal-hal penting kepentingan Perseroan (Pasal 78 ayat 4), Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 88), dan/ atau Persetujuan Merger, Akusisi, Peleburan, Pemisahan/ Spin Off, Permohonan Pailit, Pembubaran, Perpanjangan Jangka Waktu Perseroan (Pasal 89)

3)      RUPS diselenggarkan berdasarkan :

a)      RUPS Tahunan berdasar periodik per 6 bulan (Pasal 66);

b)      RUPS Luar Biasa berdasarpermintaan (Pasal 79 ayat 2) :

  1.                                                                                                              i.            1 atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  2.                                                                                                            ii.            Dewan Komisaris.

4)      Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan Surat Kabar (Pasal 82 ayat 2) :

  1. A.    RUPS Tahunan

a)      Pemanggilan RUPS Tahunan Pertama           : 14 Hari sebelum RUPS diadakan (Pasal 82 ayat 1).

b)      Pemanggilan RUPS Tahunan ke- II               : 7 Hari sebelum RUPS diadakan, harus menyebutkan bahwa RUPS  telah dilangsungkan dan tidak kuorum (Pasal 86 ayat 8).

c)      Pemanggilan RUPS Tahunan ke- III             : 7 Hari sebelum RUPS diadakan oleh Penetapan Pengadilan Negeri, harus menyebutkan bahwa RUPS II telah dilangsungkan dan tidak kuorum (Pasal 86 ayat 8).

  1. B.      RUPS Luar Biasa

a)        Pemanggilan Oleh Direksi                 : 15 Hari terhitung sejak tanggal Permintaan sebagaimana Pasal 79 ayat 2, penyelenggaraan RUPS diterima. (Pasal 79 ayat 5)

b)        Pemanggilan Oleh Komisaris                        : dilakukan apabila Direksi tidak melakukan fiduciary duty-nya, maka Pemanggilan oleh Komisaris 15 Hari terhitung sejak tanggal Permintaan sebagaimana Pasal 79 ayat 2, penyelenggaraan RUPS diterima. (Pasal 79 ayat 7)

c)        Pemanggilan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri : dilakukan dan waktunya berdasar Penetapan Penagdilan tersebut (Pasal 80)

5)      Keterangan yang harus dicantumkan dalam Pemanggilan RUPS, harus jelas dan sekurang-kurangnya : tanggal, waktu, tempat, mata acara rapat dan data pemberitahuan (Pasal 82 ayat 3).

TAHAP KUORUM, PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS.

1)      RUPS dapat dilangsungkan lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir/ diwakili (Pasal 86 ayat 1)

2)      RUPS dalam Pemanggilan RUPS II dapat dilangsungkan 1/3 bagian  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir/ diwakili (Pasal 86 ayat 4).

3)      Pada pokoknya aturan dasar keputusan RUPS dinyatakan sah apabila mendapatkan persetujuan LEBIH DARI ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 87 ayat 2), kecuali dalam beberapa agenda RUPS lain yang pembahasannya menyangkut :

a)      Perubahan Anggaran Dasar dapat dilangsungkan dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir/ diwakili dalam RUPS dan Keputusan tersebut Sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 88 ayat 1 dan ayat 4).

Berikut adalah hal musabab yang dapat menyebabkan Anggaran Dasar suatu Perseroan mengalami perubahan, apabila menyangkut mengenai ( Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2  Permen Hukum dan HAM No : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009) :

1)      nama dan/atau tempat kedudukan;

2)      maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;

3)      jangka waktu;

4)       besarnya modal dasar;

5)      pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

6)      status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

(nomor 1 sampai 6 nantinya apabila sudah disetujui oleh RUPS, maka masih membutuhkan PERSETUJUAN lebih lanjut dari Menteri Hukum dan HAM).

7)      perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;

8)      perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

9)      perubahan alamat lengkap Perseroan;

10)  pembubaran Perseroan;

11)  berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni; dan

12)   telah berakhirnya proses likuidasi.

(Nomor 7 sampai 12 hanya menyampaikan Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM)

Jadi, dalam ketentuan UU No. 40/ 2007 mengenai Perubahan Anggaran Dasar ialah menyangkut segala hal yang berkaitan dan telah ditentukan oleh hukum berdasarkan Permen Hukum dan HAM diatas. Oleh karenanya ketentuan Pasal 88 UU No. 40/ 2007 mengenai syarat kuorum RUPS dengan agenda yang menyangkut dan menyebabkan berubahnya Anggaran Dasar suatu Perseroan, sekalipun hal itu menyangkut ketentuan Pasal 14 ayat 2 Permen Hukum dan HAM No : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, harus memenuhi kuorum 2/3 untuk dapat dilaksanakannya RUPS I dan 2/3 untuk syarat mutlak persetujuan para Pemegang Saham. Sedangkan untuk RUPS II mengenai Perubahan Anggaran Dasar ini, membutuhkan kuorum 3/5 untuk dapat dilaksanakannya RUPS yang sah dan 2/3 untuk Keputusan RUPS yang sah mengenai Perubahan Anggaran Dasar.

b)      Selanjutnya ialah RUPS mengenai Merger, Akuisisi, Peleburan dan Spin Off/ Pemisahan, Permohonan Pailit dan Perpanjangan Jangka waktu berdiri. Khusus mengenai hal ini membutuhkan ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir untuk dapat diselenggarakannya RUPS dan ¾ untuk mendapatkan Keputusan RUPS untuk syarat sah. Aturan kuorum diatas juga berlaku bagi agenda RUPS II.

  1. 1.      Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham/ Derivative Action.

1)      Gugatan Ganti Rugi (Pasal 61)

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk melindungi serta mempertahankan kepentingan hukum/ bisnisnya, apabila merasa dan telah dirugikan secara nyata karena tindakan Perseroan dengan dasar yang kumulatif, yaitu tindakan Perseroan tersebut tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan/ Komisaris. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 61 ayat 1 menyatakan gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat Permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Selanjutnya hal yang menjadi definisi MERUGIKAN Pemegang Saham dalam Perspektif UU No. 40/ 2007 ialah tidak saja ketentuan Pasal 1365 BW, melainkan mencakup pada (Pasal 62 ayat 1) :

a)      Perubahan Anggaran Dasar;

b)      Pengalihan dan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan;

c)      Serta Merger, Akuisisi, Peleburan, dan Pemisahan/ Spin Off.

2)      Menjual Saham Kepada Perseroan (Pasal 62)

Ketentuan dalam pasal ini mengutamakan prinsip klausula blok kering, hanya saja hal ini dilakukan karena suatu hal yang menurut Pemegang Saham, haknya merasa dan telah dirugikan oleh Perseroan dengan syarat bahwa ia tidak setuju/ menyetujui terhadap tindakan Perseroan menyangkut :

a)      Perubahan Anggaran Dasar;

b)      Pengalihan dan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan;

c)      Serta Merger, Akuisisi, Peleburan, dan Pemisahan/ Spin Off.

3)      Pemeriksaan Terhadap Perseroan (Pasal 138)

Ketentuan Pemeriksaan dalam ketentuan Pasal ini dapat ditempuh oleh (Pasal 138 ayat 3) :

a)      1 Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara;

b)      Pihak lain yang menurut hukum mempunyai legal standi in judicio dalam : Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan atau berdasar Perjanjian Perseroan diberikan wewenang untuk itu;

c)      Serta Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Salah satu pihak sebagaimana disebut diatas yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan Perseroan tidak kemudian serta merta mengajukan Permohonan Pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri setempat, melainkan ia harus menempuh upaya persuasif internal terlebih dahulu kepada Perseroan mengenai :

a)      Data-data yang ia butuhkan untuk menguatkan keyakinannya bahwa ia merasa dirugikan; atau

b)      Keterangan-keterangan perihal mengapa perseroan melakukan suatu perbuatan yang merugikan dirinya.

Upaya-upaya ini harus ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan prinsip itikad baik dan atas alasan yang wajar (Pasal 138 ayat 5)

Karena upaya hukum mengenai Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan harus berdasarkan suatu dugaan bahwasanya :

a)      Perseroan melakukan Perbuatan Melawan/ Melanggar Hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;

b)      Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Perbuatan Melawan/ Melanggar Hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau Pihak ketiga.

  1. 2.      Perlindungan Hukum Bagi Direksi

Direksi dalam melakukan kepengurusan Perseroan, ia tunduk pada Prinsip Fiduciary Duty, dan Business Judgement Rule yang secara tersirat diatur dalam UU No. 40 2007 dan Anggaran Dasar. Fiduciary Duty merupakan suatu tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat kepada Direksi sebagai akibat lahirnya suatu kepercayaan, perjanjian atau perintah undang-undang.

Prinsip fiduciary duty tersirat dalam Pasal 92, 97, 98, 99 untuk menghindari kerugian Perseroan yang suatu saat akan menimbulkan tanggung gugat padanya dari para pihak yang merasa dirugikan termasuk Pemegang Saham itu sendiri/ Derivative Action. Prinsip ini dapat dimentahkan dengan pengenaan prinsip Business Judgement Rule yaitu Keputusan Bisnis Direksi berdasar keahlian, pengalaman, pengetahuan dan kelaziman dalam dunia bisnis dengan tujuan utama haruslah untuk menghindarkan Perseroan dari kerugian yang nyata dan yang akan ditimbulkan, hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat 5 serta Penjelasan Pasal 92 ayat 2, mengenai kebijakan yang menurut Direksi dipandang tepat dengan segala resiko yang telah ia perhitungkan, termasuk apabila Direksi berpandangan bahwa dalam hal RUPS Luar Biasa, apabila Direksi berpandangan RUPS tersebut merupakan hal yang dapat merugikan Perseroan, ia dapat melakukan penolakan. Penolakan ini merupakan salah satu Business Judgement Rule yang dimiliki oleh Direksi, sehingga ia tidak dapat digugat dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum oleh para pemegang saham lainnya, karena hal ini dimungkinkan sebagai “alat pertahanan” terakhir dari Direksi selama ia mampu membuktikan hal tersebut dan untuk kepentingan Perseroan (Pasal 97 ayat 5).

Karena UU No. 40/ 2007 memberikan suatu syarat prosedural yang fakultatif untuk diadakannya suatu RUPS, baik RUPS Tahunan ataupun RUPS Lainnya/ Luar Biasa, hal ini dapat dilihat dari filosofi pengaturan, bahwa bukan Direksi saja yang berhak dan berwenang melakukan RUPS, melainkan atas dasar Dewan Komisaris dan/ atau berdasarkan Penetapan Pengadilan. Selanjutnya Direksi dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri perihal bahwa RUPS Luar Biasa yang telah dilakukan oleh para Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan syarat dan prosedure yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar serta Undang-undang dengan dalih bahwa RUPS tersebut cacat hukum (harus memenuhi 2 tahapan syarat sah suatu RUPS-LB). Namun, pengenaan prinsip Business Judgement Rule dikecualikan apabila Direksi terbukti melakukan Ultra Vires, yaitu melakukan suatu kegiatan yang diluar kewenangan yang melekat kepadanya, dengan memberikan kerugian kepada perseroan, dan pihak ketiga. Ultra Vires dalam UU No. 40/ 2007 tersirat dalam Pasal 97 ayat 3 dan 114 ayat 3.

Dari ketiga prinsip diatas, Business Judgement Rule merupakan suatu alat terakhir dan sebagai alat ukur bagi perbuatan Direksi dalam melakukan penolakan terhadap RUPS Luar Biasa, dengan persangkaan bahwa ia telah melakukan Ultra Vires dan pelanggaran terhadap prinsip Fiduciary Duty, maka Business Judgement Rule akan berlaku secara mutlak apabila :

1)      Direksi berpandangan tidak ada urgensi untuk diadakannya RUPS Luar Biasa;

2)      Agenda Rapat dari RUPS tersebut akan diduga dan telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Perseroan;

3)      Permintaan RUPS bertentangan dengan hukum;dan

4)      Persyaratan dan alasan wajar tidak terpenuhi untuk adanya suatu agenda RUPS.

  1. 3.      Kesimpulan

1)      Bahwa RUPS Luar Biasa yang itu menyebabkan berubahnya suatu Anggaran Dasar (termasuk penggantian Direksi), maka RUPS tersebut harus sesuai dan telah memenuhi ketentuan syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar serta ketentuan Pasal 75-91 UU No. 40/ 2007, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka RUPS tersebut cacat demi hukum.

2)      Bahwa pemegang saham (minimal 1/10) yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya terhadap segala tindakan perseroan (karena tindakan Direksi/ Dewan Komisaris/ RUPS) dapat menggunakan hak-hak hukumnya, sebagaimana Pasal 61, 62 dan 138.

3)      Bahwa Direksi dapat dilindungi kedudukan hukumnya dengan menggunakan prinsip Business Judgement Rule, dari dugaan telah melakukan Ultra Vires dan Fiduciary Duty oleh Pemegang Saham, asal ia telah beritikad baik, untuk kepentingan perseroan dan menggunakan keahlian dan atau pengetahuan/ informasi yang benar untuk berbuat atau tidak melakukan suatu prestasi/ perbuatan. (Pasal 97 ayat 5) serta Direksi diberikan hak hukum untuk melakukan gugatan terhadap segala tindakan Perseroan yang merugikan kepentingan Perseroan (Pasal 92 dan Pasal 97).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s