Rangga Adi

Optimism is a prayer to The God through deliberate practice

PENETAPAN PENGADILAN UNTUK PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

  1. 1.      Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dan dinamis, membawa konsekuensi dalam perkembangan hukum bisnis, khususnya mengenai hukum perjanjian. Pelaku usaha dalam memajukan usahanya, tidak menutup kemungkinan membutuhkan tambahan modal, salah satunya ialah melalui Perjanjian Utang Piutang/ Kredit. Perjanjian tersebut dibuat baik antara dengan bank ataupun dengan orang-perorangan/ lembaga keuangan lainnya. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dengan beban, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1314 ayat 3 BW, sehingga secara otomatis Pasal 1234 BW pun turut berlaku. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk kemudian tidak melaksanakan perjanjian tersebut sepenuhnya, khususnya mengenai kewajiban pembayaran yang semestinya dilakukan oleh debitor dengan penuh itikad baik.

Selanjutnya, demi perlindungan hukum pihak kreditor atas perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh debitor tersebut, hukum memberikan pengaturan mengenai actio paulina (hak untuk menggugat melalui pengadilan) dan jaminan. Pada prinsipnya, apabila debitor cidera janji tentang pembayaran, segala harta benda debitor menjadi jaminan, hal itu dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1131-1132 BW. Kreditor yang hak pelunasannya sama itu disebut kreditor konkuren (jaminan umum), kreditor yang haknya dilebih dahulukan/ diutamakan disebut kreditor preference (jaminan kebendaan)[1].

Mengenai hak kebendaan karena adanya jaminan kebendaan tersebut, BW mendasarkan pada jaminan atas gadai (benda bergerak) dan hipotek (benda tidak bergerak). Namun, seiring berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 ketentuan mengenai hak tanggungan yang menyangkut tanah dalam hipotek dinyatakan tidak berlaku, dan mengacu pada UU No. 4 Tahun 1996. Jadi, dalam perkembangannya suatu perjanjian yang disertai dengan jaminan khusus/ kebendaan meliputi : gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Ke-empat perjanjian jaminan tersebut merupakan perjanjian ikutan/ tambahan dari perjanjian pokok (utang/ kredit).

Perjanjian jaminan tersebut memberikan hak kebendaan bagi kreditor, sehingga memperkuat kedudukan kreditor dalam hal pelunasan utang debitor tatkala debitor gagal bayar atau cidera janji. Pada prinsipnya, untuk mendapatkan pelunasan dari sisa utang yang tidak dibayarkan oleh debitor, kreditor mengajukan gugatan pemenuhan prestasi ke pengadilan. Asas pengadilan yang cepat, murah dan sederhana, tidak sepenuhnya terakomodir, sedangkan disatu sisi kebutuhan dalam dunia bisnis yang berkembang cepat, membutuhkan adanya suatu kepastian dalam bentuk-bentuk pemenuhan prestasi dari perjanjian berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) yang tidak membutuhkan waktu panjang dan berbelit.

Maka, untuk menjawab kebutuhan tersebut, hukum mengenal adanya suatu akta yang kedudukan dan kekuatannya dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap, akta tersebut dinamakan Grosse Akta, dengan dasar Pasal 224 HIR.

(Bab uraian selanjutnya, dapat dibaca atau diunduh hanya melalui gmail. Got, Click and Pick it !)

About these ads

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: